Kupang, obornusangtara.id-Pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan sebelumnya Victor Bungtilu Laiskodat dan Yosef Nai Soi dengan menggunakan dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 1,3 triliun dengan mekanisme pembayaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT selama beberapa tahun, kini harus menjadi beban dan ditanggung oleh pemerintahan baru nanti.
“Untuk membangun infrastruktur di NTT tentu membutuhkan terobosan baru dari para pemimpin baru yang akan memimpin daerah ini lima tahun akan datang dan sebagai langkah awal saya mau katakana bahwa dalam membangun infrastruktur kita tidak bisa lagi menggunakan dana APBD karena semua sudah terkuras oleh utang yang harus kita bayar kepada pihak SMI sehingga kami tentu memiliki strategi lain dalam membangun NTT misalnya dengan melakukan pendekatan dengan Pemerintah pusat untuk membangun NTT melalui dana Perimbangan daerah yang setiap tahun diluncurkan ke Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)”, ujar Ketua DPD Golkar NTT Melki Laka Lena yang juga sebagai Bakal Calon Gubernur NTT dalam keterangan persnya kepada puluhan wartawan di Kantor DPD Golkar NTT pada jumat, 13 September 2024.
Menurutnya, sebagai anggota DPR RI yang telah berada di senayan selama 5 tahun telah memiliki sejumlah pengalaman dalam melobi anggaran untuk pembangunan di NTT.
“selama 5 tahun sebagai anggota DPR RI sudah banyak hal yang dibuat terutama dibidang kesehatan dan itu dananya sangat banyak sekarang bagaimana kemampuan dari seorang pemimpin untuk bisa mendapatkan dana itu, banyak Kementerian Lembaga yang memiliki dana pembangunan untuk daerah cukup besar dan itu sangat bisa kita alihkan ke NTT”,kata Melki.
Menurutnya, untuk membangun daerah ini sangat tidak mungkin mengharapkan dana dari APBD NTT karena dengan PAD NTT per tahun hanya Rp 1,5 Triliun maka sangat tidak cukup untuk pembangunan fisik.
“setiap tahun APBD NTT itu Rp 5 Triliun lebih, dari jumlah tersebut dari sumber pendapatan asli daerah hanya Rp 1.5 triliun sisanya Rp 3 hingga 4 triliun itu dari dana perimbangan daerah atau DAK”,jelas Melki.
Didukung sejumlah Partai Politik yang memiliki hubungan langsung dengan para pemimpin di pusat terutama Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka dipastikan permohonan anggaran untuk pembangunan NTT ke Pusat tidak akan ditolak.
“secara politik hubungan kita dengan pemerintah pusat sangat dekat baik melalui partai maupun secara pribadi dan ini menjadi kesempatan kita untuk memabangun NTT dengan tidak mengandalkan dana dari APBD NTT selama 5 tahun nanti jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. (wr/red/tvrinews.com)
