Oelamasi,obor-nusantara.com-Bupati Masneno bersama tim Anggaran Pemerintah daerah mengadakan rapat bersama Kepala Badan Keuangan Daerah Prop. NTT dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda dalam mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bupati Kupang di Oelamasi,Selasa, 15 Februari 2022 dihadiri oleh para Asisten Sekda kab. Kupang, Kepala Badan Keuangan Daerah Prop. NTT beserta Tim, serta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) lingkup Kab. Kupang
” WTP sesungguhnya merupakan mimpi yang belum pernah dicapai. Waktu lalu, tim BPK sudah mengeluhkan soal aset di kabupaten Kupang, namun sudah diberikan solusi dari tim BPK agar bisa diselesaikan bersama”, ujar Korinus.
Tidak hanya itu, Masneno mengatakan bahwa ini hanya soal aset yg belum beres.Ia berharap ada solusi yang bisa diberikan bagi Kab. Kupang untuk keluar dari persoalan ini agar tidak WDP (Wajar Dengan Pengecualian) lagi.
“Saya sampaikan ini untuk kita semua bisa membuka apa kurangnya kita agar bisa diperbaiki”katanya.
Terima kasih disampaikan Bupati kepada Kaban dan tim yang sudah bersedia membantu bagaimana mencari dan menemukan masalah serta menemukan solusi dalam persoalan ini.
Tidak pesimis, namun dirinya tidak ingin diberi harapan yang tidak pasti. Pemkab Kupang siap memfasilitasi Kaban dan tim serta para TAPD,semoga ini bisa bermanfaat bagi pelayanan masyarakat di kabupaten Kupang.
Dilanjutkan, Kepala Badan Keuangan Daerah Prop. NTT, Zakarias Moruk mengungkapkan kehadiran pihaknya dalam rangka target kinerja pada bagian kami sampai tahun 2022 seluruh kabupaten harus WTP, termasuk Kabupaten Kupang.
“Seperti yang sudah disampaikan Bupati Kupang, ini karena persoalan aset, sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten lain. Dari BPK sudah pra audit dan pada tanggal 7 Maret semua harus exit” Harap Moruk.
TAPD bisa bersama – sama mendukung dalam mencari solusi permasalahan ini.Data-data yang harus dikomunikasikan dengan aset dan BPK akan dikomunikasikan, seperti persoalan data yang dikeluhkan oleh pihak BPK.
Pihak Pemprov diakui Moruk,bekerja sama dengan Kejati mengenai seluruh aset bergerak seperti kendaraan dinas para pensiunan atau pejabat ditarik kembali dan dilelang terbuka.
Jika berkenan, Moruk beserta tim akan lakukan yang sama di Kab. Kupang bersama dengan Kejaksaan Negeri.
Zakharias Moruk optimis, hari ini akan membawa Kab. Kupang untuk nantinya keluar dari WDP ( Wajar Dengan Pengecualian).
Kita akan membedah permasalahan mana yang belum disepakati BPK. Terima kasih kepada Kab. Kupang yang sudah menerima kehadiran kami, mohon dukungan dan kerja sama semua pihak yang terkait didalamnya”Pungkasnya.(hms/kenzo)
